papua88.com. MANOKWARI – Kapolda Papua Barat (PB) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, SH, MA menyoroti jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat, beberapa bulan terakhir ini buntut ketidak-disiplinan.
‘’Oleh karena itu disiplin itu perlu dipaksakan, perlu diajarkan, perlu ditekankan, dan perlu diawasi. Kehadiran kita hari ini untuk melaksanakan itu,’’ ujar Kapolda saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Mansinam – 2023, di Mapolda, Senin (4/9/2023). Gelaran Operasi Zebra ini dilaksanakan pada 4 – 17 September 2023.
Kapolda juga memerintahkan seluruh Personel Polda Papua Barat harus berperilaku disiplin lebih dulu sebelum mendisiplinkan orang lain atau masyarakat. “Setelah kita mendisiplinkan diri, maka baru mulai melakukan operasi zebra untuk mendisiplinkan orang lain,” tuturnya.
Menurut Kapolda, Personel Polri sebagai pelaksana Operasi Zebra harus disiplin menggunakan moda transportasi. “Jangan justru kamu lagi mengendarai pakai handphone, kemudian tidak memakai kelengkapan perorangan, kendaraan acak-acakan, karena itu kita mulai dari kita sendiri,’’ ujarnya.
Sebagai pelaksanaan Operasi Zebra, lanjut Kapolda, Polri harus solid, berintegritas. Jika tidak kompak, tidak solid, maka celah itu akan dimanfaatkan masyarakat untuk mempersalahkan petugas yang melaksanakan operasi Zebra.
‘’Rekan-rekan harus sehat, tegas. Tegas bukan (berarti) melakukan kekerasan, tetapi tegas dengan keputusan dilapangan untuk tindakan yang benar. Karena tidak menutup kemungkinan dilapangan, ada perlawanan dari kelompok tertentu saat petugas mendisiplinkan melalui Operasi Zebra,’’ tuturnya.
Untuk itu Kapolda menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelanggar lalu lintas. Sebab hal itu bagian dari upaya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta peningkatan keselamatan berlalu-lintas di Papua Barat.
‘’Kamu terlatih, saya harap komit, hari ini kita lakukan Operasi Zebra. Negara tidak boleh kalah dengan preman, tidak boleh kalah dengan pelanggar lalu lintas, tidak boleh kalah dengan pelanggar aturan. Kamu digaji negara untuk menegakkan itu,’’ tegas Kapolda. (ist/ken)
